JAKARTA (CNC) – Rencana pembagian telepon seluler (HP) gratis bagi masyarakat mulai mendapat penjelasan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ia menegaskan, bantuan tersebut tidak akan diberikan kepada seluruh masyarakat, melainkan diprioritaskan bagi warga yang belum memiliki HP.
Dikutip pada Rabu (14/10/2026), Gus Ipul menjelaskan bahwa program tersebut dirancang untuk memperluas akses digital masyarakat, terutama dalam memperoleh layanan publik, bantuan sosial (bansos), serta layanan perbankan dan keuangan digital.
“Nanti tentu diprioritaskan yang belum memiliki HP,” ujar Gus Ipul.
Menurutnya, penentuan penerima bantuan akan mengacu pada data perlindungan sosial yang terus diperbarui. Pemutakhiran data tersebut juga didukung teknologi pengenalan wajah dan data biometrik untuk memperkuat proses verifikasi identitas penerima.
Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan. Selama ini, masih ditemukan ketidaktepatan data penerima, termasuk kondisi ketika nama yang tercatat sebagai penerima berbeda dengan anggota keluarga yang menerima bantuan.
“Yang paling penting adalah data yang semakin akurat,” tegasnya.
Gus Ipul juga menyebutkan bahwa dalam dua tahun terakhir, pembaruan data telah menambahkan hampir empat juta keluarga penerima manfaat baru. Masyarakat turut diberi kesempatan untuk menyampaikan koreksi apabila menemukan ketidaksesuaian data, termasuk mengajukan pengunduran diri apabila merasa sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan.
Teknis Pelaksanaan Masih Menunggu Arahan Presiden
Meski rencana pembagian HP gratis telah disampaikan, sejumlah aspek teknis masih belum ditetapkan. Hal tersebut meliputi besaran anggaran, kementerian atau lembaga yang akan melaksanakan program, serta jadwal penyalurannya.
Pelaksanaan program tersebut juga masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Dengan demikian, masyarakat perlu memahami bahwa kriteria awal penerima telah disampaikan, tetapi mekanisme lengkap dan jadwal pembagian HP gratis masih menunggu keputusan pemerintah.
Program ini diharapkan tidak sekadar memberikan perangkat komunikasi, tetapi juga membantu masyarakat mengakses berbagai layanan digital secara lebih mudah.
Melalui kepemilikan HP, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi bantuan sosial, mengakses layanan perbankan dan keuangan digital, serta melakukan verifikasi identitas secara mandiri.
Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan melalui pemutakhiran data dan sistem verifikasi yang lebih akurat.
Hingga saat ini, kepastian mengenai jumlah penerima, spesifikasi perangkat, anggaran, serta waktu penyaluran masih menunggu penetapan lebih lanjut dari pemerintah.**
sumber: CNBC Indonesia
