Articles by "Nasional"
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Redaksi — Oktober 16, 2026

BELAWAN (CNC) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Kejati Aceh, dan Kejati Riau resmi menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) guna memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penegakan hukum, khususnya di wilayah laut.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) yang berlangsung di Aula Jos Sudarso, Markas Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) I, Belawan, Jumat (16/10/2026).

Perjanjian ini mencakup sejumlah aspek strategis, mulai dari pertukaran informasi, dukungan personel, pemanfaatan sarana dan prasarana, hingga koordinasi penanganan perkara yang melibatkan unsur sipil dan militer.

Sebelum penandatanganan, Komandan Kodaeral I Laksamana Muda TNI Deni Septiana bersama Kepala Kejati Sumatera Utara Muhibuddin, Kepala Kejati Aceh Teuku Rahmatsyah, dan Kepala Kejati Riau I Dewa Gede Wirajana memimpin apel gabungan.

Apel tersebut diikuti personel TNI AL, Korps Marinir, jajaran Kejaksaan Negeri Belawan dan Labuhan Deli, serta pejabat utama Kodaeral I dan Kejati Sumatera Utara.

Tujuh Ruang Lingkup Kerja Sama

Dalam perjanjian tersebut, terdapat tujuh ruang lingkup utama yang menjadi landasan pelaksanaan kerja sama kedua institusi.

Ruang lingkup itu meliputi pertukaran data dan informasi untuk kepentingan penegakan hukum, koordinasi teknis dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di laut, serta dukungan personel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan.

Selanjutnya, kerja sama mencakup dukungan kepada Kodaeral I di bidang perdata dan tata usaha negara, pemanfaatan sarana dan prasarana, koordinasi penyidikan dan penuntutan, serta penanganan perkara koneksitas yang melibatkan unsur peradilan umum dan militer.

Kedua institusi juga akan melaksanakan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi penanganan perkara koneksitas serta perkembangan hukum terbaru.

TNI AL Tegaskan Komitmen Kolaborasi

Komandan Kodaeral I Laksamana Muda TNI Deni Septiana menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya rangkaian kegiatan tersebut. Ia menegaskan komitmen TNI AL untuk terus memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum.

“Kita sepakat dan siap serta berkomitmen untuk mengawal penegakan hukum di laut dengan bekerja sama dan berkolaborasi bersama aparat penegak hukum demi kebaikan negeri,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejati Sumatera Utara Muhibuddin, S.H., M.H., bersama Kepala Kejati Aceh dan Kepala Kejati Riau menekankan pentingnya pelaksanaan perjanjian secara optimal agar sinergi antarlembaga dapat berjalan efektif dalam mendukung penegakan hukum di wilayah laut.

Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Jaksa Agung Republik Indonesia dan Panglima TNI yang ditandatangani di Jakarta. Pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dihadiri Jajaran Kejaksaan dan TNI AL

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Kodaeral I dan jajaran kejaksaan, di antaranya Asisten Intelijen dan Asisten Operasi Kodaeral I, Dandenma Kodaeral I, serta Asisten Pidana Militer Kejati Sumatera Utara Kolonel TNI Lukas Sambiono.

Hadir pula pejabat bidang pidana militer dari Kejati Aceh dan Riau, Asisten Intelijen Kejati Sumatera Utara Irfan Wibowo, Asisten Pemulihan Aset Kejati Sumatera Utara Dr. Muhamad Ilham Samuda, serta sejumlah kepala kejaksaan negeri, termasuk dari Medan, Belawan, Deli Serdang, Langkat, dan Serdang Bedagai.

Melalui perjanjian ini, TNI AL dan kejaksaan diharapkan semakin memperkuat koordinasi dalam penanganan perkara, mendukung kelancaran proses hukum, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Sinergi tersebut juga diharapkan mampu mewujudkan penanganan perkara yang lebih terkoordinasi, profesional, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi.**



Sumber: Keterangan kegiatan Kodaeral I dan jajaran kejaksaan.**

Read more »

Redaksi — Oktober 14, 2026

JAKARTA (CNC) – Rencana pembagian telepon seluler (HP) gratis bagi masyarakat mulai mendapat penjelasan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ia menegaskan, bantuan tersebut tidak akan diberikan kepada seluruh masyarakat, melainkan diprioritaskan bagi warga yang belum memiliki HP.

Dikutip pada Rabu (14/10/2026), Gus Ipul menjelaskan bahwa program tersebut dirancang untuk memperluas akses digital masyarakat, terutama dalam memperoleh layanan publik, bantuan sosial (bansos), serta layanan perbankan dan keuangan digital.

“Nanti tentu diprioritaskan yang belum memiliki HP,” ujar Gus Ipul.

Menurutnya, penentuan penerima bantuan akan mengacu pada data perlindungan sosial yang terus diperbarui. Pemutakhiran data tersebut juga didukung teknologi pengenalan wajah dan data biometrik untuk memperkuat proses verifikasi identitas penerima.

Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan. Selama ini, masih ditemukan ketidaktepatan data penerima, termasuk kondisi ketika nama yang tercatat sebagai penerima berbeda dengan anggota keluarga yang menerima bantuan.

“Yang paling penting adalah data yang semakin akurat,” tegasnya.

Gus Ipul juga menyebutkan bahwa dalam dua tahun terakhir, pembaruan data telah menambahkan hampir empat juta keluarga penerima manfaat baru. Masyarakat turut diberi kesempatan untuk menyampaikan koreksi apabila menemukan ketidaksesuaian data, termasuk mengajukan pengunduran diri apabila merasa sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan.

Teknis Pelaksanaan Masih Menunggu Arahan Presiden

Meski rencana pembagian HP gratis telah disampaikan, sejumlah aspek teknis masih belum ditetapkan. Hal tersebut meliputi besaran anggaran, kementerian atau lembaga yang akan melaksanakan program, serta jadwal penyalurannya.

Pelaksanaan program tersebut juga masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Dengan demikian, masyarakat perlu memahami bahwa kriteria awal penerima telah disampaikan, tetapi mekanisme lengkap dan jadwal pembagian HP gratis masih menunggu keputusan pemerintah.

Program ini diharapkan tidak sekadar memberikan perangkat komunikasi, tetapi juga membantu masyarakat mengakses berbagai layanan digital secara lebih mudah.

Melalui kepemilikan HP, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi bantuan sosial, mengakses layanan perbankan dan keuangan digital, serta melakukan verifikasi identitas secara mandiri.

Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan melalui pemutakhiran data dan sistem verifikasi yang lebih akurat.

Hingga saat ini, kepastian mengenai jumlah penerima, spesifikasi perangkat, anggaran, serta waktu penyaluran masih menunggu penetapan lebih lanjut dari pemerintah.**


sumber: CNBC Indonesia

Read more »

Redaksi — Oktober 08, 2026

MEDAN (CNC) - Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II melaksanakan kegiatan Studi Lapangan (Stula) ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Medan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian pembelajaran dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dengan tujuan untuk memperluas wawasan peserta mengenai penyelenggaraan pelayanan publik serta menggali berbagai praktik baik yang telah diterapkan oleh BBPOM di Medan. Kamis (08/10/2026). 

Kegiatan Studi Lapangan menjadi sarana bagi para peserta untuk belajar secara langsung melalui proses berbagi pengalaman, observasi, dan diskusi mengenai pengelolaan organisasi serta inovasi pelayanan publik. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru, tetapi juga mendapatkan inspirasi yang dapat diadaptasi dan diimplementasikan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan kerja masing-masing. 

Kegiatan diawali dengan keberangkatan peserta dari AIHO Hotel Medan pada pukul 07.30 WIB. Rombongan tiba di BBPOM di Medan pada pukul 08.00 WIB dan disambut dengan hangat oleh Kepala BBPOM di Medan, Bapak Mojaza Sirait, beserta jajaran.

Rangkaian kegiatan kemudian dibuka dengan sambutan dari Ibu Ira Yulita, selaku perwakilan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh Bapak Mojaza Sirait selaku Kepala BBPOM di Medan.

Memasuki sesi utama, peserta mendapatkan pemaparan mengenai Profil Organisasi BBPOM di Medan yang disampaikan oleh Bapak Mojaza Sirait, dilanjutkan materi Layanan Publik di BBPOM di Medan oleh Bapak Jufri Sibarani, serta materi Inovasi Layanan Publik di BBPOM di Medan yang disampaikan oleh Bapak Sri Wardono.

Setelah seluruh materi pemaparan disampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Peserta menggali berbagai informasi mengenai core issue atau isu strategis yang dihadapi BBPOM di Medan, termasuk bagaimana organisasi mengidentifikasi permasalahan, menentukan prioritas, serta menyusun langkah penyelesaian untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Diskusi juga membahas mengenai indikator keberhasilan penyebaran informasi kepada masyarakat, termasuk bagaimana mengukur apakah informasi yang disampaikan telah menjangkau, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, peserta menggali strategi BBPOM di Medan dalam memastikan inovasi pelayanan publik yang telah dikembangkan dapat terus berjalan, dievaluasi, dan memberikan dampak nyata sehingga tidak berhenti sebagai program sesaat atau menjadi inovasi yang terbengkalai.

Peserta memperoleh pemahaman bahwa keberlanjutan inovasi membutuhkan dukungan berbagai aspek, antara lain komitmen pimpinan, sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi, pengukuran dampak, serta kemampuan organisasi untuk terus menyesuaikan inovasi dengan kebutuhan masyarakat.

Setelah sesi pemaparan dan diskusi, peserta kemudian melakukan kunjungan lapangan ke ruang pelayanan BBPOM di Medan. Peserta melihat secara langsung proses pelayanan, fasilitas pendukung, serta berbagai upaya yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang efektif, transparan, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kunjungan dilanjutkan dengan melihat fasilitas Laboratorium Pangan, Laboratorium Pengujian Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Laboratorium Pengujian Kosmetik. Melalui kunjungan tersebut, peserta memperoleh gambaran secara langsung mengenai proses pengujian serta dukungan laboratorium dalam pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan.

Kegiatan Studi Lapangan kemudian ditutup dengan foto bersama antara peserta PKP Angkatan II, perwakilan Lembaga Administrasi Negara, Kepala BBPOM di Medan beserta jajaran. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh antusiasme.

Melalui kegiatan ini, peserta PKP Angkatan II diharapkan mampu membawa pulang berbagai praktik baik dan pembelajaran yang diperoleh untuk kemudian diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik unit kerja masing-masing, sehingga dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang semakin efektif, inovatif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. **

Read more »

Redaksi — September 11, 2026


JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur memulangkan 82 Warga Negara Indonesia (WNI) bermasalah. Puluhan WNI bermasalah itu dipulangkan dari Depot Tahanan Imigresen (DTI) Semenyih dan DTI Beranang, Malaysia.

Pemulangan ini berlangsung Jumat (11/8). Hal ini merupakan tindak lanjut kunjungan kerja Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, bersama Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko ke DTI Semenyih pada 4 September 2026 lalu.

Agus menegaskan kepulangan mereka menjadi prioritas utama pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan pelindungan kemanusiaan bagi WNI di luar negeri. Dalam kunjungan kerja ke Malaysia pekan lalu, pihaknya telah menyampaikan komitmen penyelesaian masalah tersebut secara langsung.

"Kami melakukan pengecekan dengan Dirjen Imigrasi. Kerja sama kami cukup baik dengan imigrasi Malaysia. Nanti kita segera upayakan pemulangan. Kalau surat sudah lengkap paling lama 10 hari mereka bisa kembali ke Indonesia," ujar Agus, Sabtu (12/9/2026).

Puluhan WNI itu terdiri dari 51 WNI dari DTI Semenyih di mana 32 di antaranya laki-laki, 14 perempuan, dan lima anak perempuan. Selain itu, turut dipulangkan 31 WNI dari DTI Beranang yang meliputi 22 laki-laki dan sembilan perempuan.

Seluruh WNI yang dipulangkan tersebut dipastikan telah menyelesaikan proses hukum dan keimigrasian di Malaysia serta telah mengantongi dokumen perjalanan resmi. Proses pemberangkatan ke Tanah Air dilakukan secara bertahap dan terbagi ke dalam tiga kloter.

Kloter pertama dengan tujuan Jakarta membawa 33 orang WNI menggunakan maskapai Citilink bernomor penerbangan QG-503 dan dijadwalkan tiba di Tanah Air pada pukul 21.40 WIB.

Sementara itu, kloter kedua dan ketiga diberangkatkan dengan tujuan Medan. Kloter kedua membawa enam orang penumpang menggunakan maskapai Batik Air ID-7265, dan kloter ketiga membawa 43 orang penumpang menggunakan maskapai Air Asia QZ-127.

Kedua penerbangan tujuan Medan tersebut dijadwalkan mendarat pada waktu yang bersamaan, yakni pukul 21.25 WIB. Masing-masing kloter didampingi langsung oleh petugas Fungsi Imigrasi dan Konsuler KBRI Kuala Lumpur.

Para WNI diberikan seragam kaos berwarna biru dan difasilitasi pemberian makan setibanya di bandara sebelum lepas landas. Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur terus berkoordinasi secara intensif dengan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM), pihak maskapai penerbangan, dan instansi terkait di Jakarta maupun Medan guna memastikan seluruh tahapan dari pemberangkatan hingga debarkasi penerimaan WNI berjalan lancar tanpa hambatan.

Setibanya di Tanah Air mereka penuh sukacita dan rasa syukur. Salah satu WNI asal Madura yang sudah hampir sembilan tahun berada di Malaysia menyampaikan ucapan terima kasih.

"Alhamdulillah, bahagia. Nggak menyangka kalau sudah bisa kembali ke Indonesia, padahal sudah lama di Malaysia. Terima kasih banyak kepada Bapak Menteri Agus Andrianto dan Bapak Dirjen Hendarsam," ungkapnya.**


sumber: detikcom

Read more »

Redaksi — September 10, 2026


JAKARTA (CNC) -- Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap salah satu pemicu kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG) dalam rapat di Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).

Kepala BPOM, Taruna Ikrar mengaku pihaknya menerima mandat untuk membantu mengatasi kasus keracunan pada program MBG. Mandat itu tertuang dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Taruna, Pasal 24 secara tegas menyebutkan bahwa BPOM bertugas untuk mengawasi pelaksanaan program, mulai bahan baku hingga jika terjadi kasus kejadian luar biasa seperti keracunan.

"Pasal itu sangat tegas bahwa kami ditugaskan untuk pengawasannya pelaksanaan, jadi mulai dari pengawasan bahan baku makanan sampai kepada jika terjadi kejadian luar biasa dalam hal ini keracunan," ujar dia dalam rapat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPOM diberikan beban anggaran senilai Rp509 miliar dari total anggaran MBG, yang jumlahnya bahkan lebih besar dari total anggaran BPOM dalam setahun, yang hanya Rp115 miliar.

Taruna mengatakan pihaknya telah menyusun 21 program dan telah diusulkan kepada BGN. Namun, usulan tersebut saat ini masih menunggu persetujuan.

Salah satu upaya untuk menekan kasus keracunan, ujar Taruna, pihaknya ke depan akan memperketat waktu produksi dan distribusi makanan.

BPOM menyoroti kasus keracunan di Sidoarjo beberapa waktu lalu, yang berdasarkan hasil temuan, ada jeda waktu lebih dari enam jam sejak makanan dibuat hingga didistribusikan.

"Salah satu protokol yang tidak terlaksana dengan baik adalah karena makanan itu dimasak, disiapkan itu sejak jam 01.00 malam, terus nanti dibagikan sekitar jam 12.00 siang," kata Taruna.

"Berarti kurang lebih hampir 11 jam. Sementara timeline dalam kami mendidik para SPPG itu jangan lewat 4 jam," imbuhnya.

Taruna mengatakan pihaknya ke depan akan memperketat pengawasan jam pembuatan dan distribusi menu MBG. Pihaknya mengakui upaya pengawasan itu belum optimal pada 2025 karena anggaran yang terbatas hanya sebesar Rp2,9 miliar.

"Karena harus disadari bahwa tahun ini kami belum efektif menjalankan karena cuma Rp2,9 miliar untuk tahun ini dianggarkan untuk MBG sehingga itu tidak efektif," katanya.

Namun, Taruna juga berharap agar besaran anggaran Rp509 miliar bisa sepenuhnya masuk dalam anggaran BPOM, bukan menjadi bagian dari MBG.

"Tetapi kan ini masalahnya anggaran yang Rp509 miliar itu sudah terkunci. Nah, sekarang bagaimana membuka kuncinya? Pada rapat kemarin kita sudah diusulkan dan kami sudah membuat tata cara untuk itu," katanya.**


sumber: CNN Indonesia

Read more »

Redaksi — September 09, 2026


JAKARTA (CNC) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar) bersama Bea Cukai Bandar Lampung memusnahkan puluhan juta batang rokok ilegal dan ribuan liter minuman keras (miras) ilegal hasil penindakan sepanjang Agustus 2025 hingga Juni 2026.

Total barang kena cukai (BKC) ilegal yang dimusnahkan mencapai 44.698.060 batang rokok ilegal dan 5.893,73 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal. Nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp68,88 miliar dengan potensi kerugian penerimaan negara dari sektor cukai sebesar Rp44,65 miliar.

Pemusnahan dilakukan secara simbolis di Kantor Wilayah Bea Cukai Sumbagbar, Lampung, Kamis (10/9/2026), dan dilanjutkan secara paralel di Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

Barang ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan Kanwil Bea Cukai Sumbagbar bersama unit vertikalnya, yakni Bea Cukai Bandar Lampung.

Dari total barang yang dimusnahkan, sebanyak 15,27 juta batang rokok ilegal dan 401,5 liter miras ilegal berasal dari hasil penindakan Kanwil Bea Cukai Sumbagbar. Sementara sisanya, yakni 29,43 juta batang rokok ilegal dan 5.497,23 liter miras ilegal, merupakan hasil penindakan Bea Cukai Bandar Lampung.

486 Kali Penindakan

Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagbar Bier Budy Kismulyanto mengungkapkan hingga awal September 2026 pihaknya telah melakukan 486 kali penindakan di wilayah Lampung dan Bengkulu.

Selain menindak peredaran rokok dan miras ilegal, Bea Cukai juga mengungkap berbagai kasus narkotika dan obat terlarang.

Dari serangkaian operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 106,721 kilogram ganja, 176,157 kilogram metamfetamina atau sabu, 5,913 kilogram etomidate, 15.007 butir ekstasi, 3.100 butir psikotropika, serta 2,6 gram ganja sintetis.

Menurut Bier, keberhasilan penindakan tersebut tidak lepas dari sinergi lintas instansi, mulai dari Kejaksaan Tinggi, Polri, TNI, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), hingga pemerintah daerah.

"Dalam setiap langkah penindakan, Kanwil Bea Cukai Sumbagbar memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi, Polri, TNI, BNN Provinsi, BIN serta pemerintah daerah setempat," ujarnya.

Ia menegaskan sinergi tersebut menjadi fondasi penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan profesional, terukur, dan berintegritas.

Penerimaan Negara Lampaui Target

Di sisi lain, Kanwil Bea Cukai Sumbagbar juga mencatat kinerja penerimaan yang positif sepanjang 2026.

Hingga 8 September 2026, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp2,38 triliun atau setara 101,2% dari target tahun 2026 sebesar Rp2,35 triliun.

Capaian tersebut tumbuh 47,63% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan itu berasal dari bea masuk sebesar Rp173,99 miliar, bea keluar Rp2,20 triliun, dan cukai Rp6,24 miliar.

Selain itu, berbagai langkah optimalisasi penerimaan negara melalui audit kepabeanan dan cukai, penelitian ulang, penerapan mekanisme ultimum remedium, hingga pengenaan sanksi administrasi menghasilkan tambahan penerimaan sebesar Rp7,17 miliar.

"Kanwil Bea Cukai Sumbagbar juga terus melakukan berbagai langkah extra effort untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Hingga September 2026, berbagai kegiatan audit kepabeanan dan cukai, penelitian ulang, penerapan mekanisme ultimum remedium, serta pengenaan sanksi administrasi berhasil memberikan tambahan penerimaan negara sebesar Rp7,17 miliar," kata Bier.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan optimalisasi penerimaan negara tidak hanya dilakukan melalui pelayanan dan kegiatan operasional rutin, tetapi juga melalui penguatan fungsi pengawasan, pengujian kepatuhan, serta penegakan hukum yang efektif dan proporsional.

Bea Cukai menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang ilegal guna melindungi masyarakat, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta menjaga penerimaan negara.**


sumber: CNBC Indonesia

Read more »

Redaksi — September 09, 2026

JAKARTA (CNC)- Sebanyak lima jurnalis dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau menggunakan sebuah kapal sejak Senin (07/09) sore. Hingga Rabu (09/09) pagi, kelima jurnalis beserta awak kapal belum ditemukan.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad, mengatakan, kelima jurnalis tersebut menumpang kapal cepat Arupadhatu 1dari Dermaga Pagedongan, Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Senin (07/09) pukul 14.00 WIB.

Kapal tersebut berisi Warta (55) selaku kapten kapal, Surakman (60) selaku anak buah kapal, dan Heriyanto (49) sebagai pemandu.

Adapun kelima jurnalis mencakup M Bagus Khoirunnas, jurnalis kantor berita Antara Biro Banten; Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com; Yudhis, jurnalis iNews; Daus, jurnalis kantor berita Anadolu; dan Donal Husni, jurnalis lepas.

Sebelum berangkat, Bagus sempat mengirimkan foto di dalam kapal bersama empat rekannya kepada istrinya.

Estimasi perjalanan dari dermaga ke Gunung Anak Krakatau selama dua jam.

Pada pukul 14.42 WIB, Bagus sempat berkomunikasi dengan jurnalis Antara Biro Lampung, Abay, yang sedang berada di Pulau Sebesi. Saat itu, Bagus mengirimkan informasi dengan mengabarkan lokasi terkini. Namun, pada pukul 15.04 WIB, Abay hilang kontak dengan Bagus.

Pada pukul 18.13 WIB, pemandu kapal Heriyanto sempat mengirimkan foto sedang berada di sekitar Gunung Anak Krakatau.

Setelah itu, tiada kabar dari kru kapal dan kelima jurnalis.

Pada Selasa (08/09) siang, pimpinan kantor berita Antara Biro Banten, Bayu Kuncahyo, melaporkan pewartanya hilang kontak kepada Basarnas.


Pencarian dimulai

Setelah mendapatkan laporan tersebut, tim SAR dari Pandeglang berangkat menuju lokasi terakhir kontak rombongan.

"Tim kemudian melakukan penyisiran menuju arah Krakatau dan sejumlah wilayah perairan yang diduga menjadi lokasi keberadaan speed boat," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad, kepada Kompas.com.

Polda Banten menyampaikan Basarnas menggerakkan sejumlah kapal dan personel untuk mencari lima jurnalis yang hilang.

"Dalam pencarian tersebut, sebanyak 23 personel terlibat, terdiri dari dua personel KP Sanjaya Mabes Polri, lima personel Ditpolairud Polda Banten, dan 16 personel Basarnas Banten.

"Pencarian juga didukung dengan penggunaan Kapal Basarnas KN Tetuka yang bergerak dari Dermaga Pelabuhan BBJ Bojonegara menuju wilayah perairan Carita dan selanjutnya ke lokasi pencarian," kata Kabid Humas Polda Banten, Kombes Maruli Hutapea, pada Selasa (08/09).

"Kapal masih melakukan pencarian terus di laut selama tiga hari ini," tambahnya sebagaimana dikutip Detik.com.

Hingga penyisiran berakhir pada Selasa (08/09) pukul 22.12 WIB, tim belum menemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun delapan orang yang masih dalam pencarian.

Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad, tim SAR Gabungan akan memperluas area penyisiran, pada Rabu (09/09).

Kantor SAR Banten menyiapkan dua pesawat nirawak termal atau drone termal untuk mencari delapan orang yang hilang kontak.

Koordinator Operasi SAR, Rizky Dwianto, mengatakan pencarian melalui udara menggunakan helikopter atau pesawat belum memungkinkan karena abu vulkanik Gunung Anak Krakatau masih menyebar.**

Read more »

Redaksi — September 07, 2026

JAKARTA - Video yang memperlihatkan air laut surut di pesisir dekat Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda, viral di media sosial. BMKG menjelaskan surutnya air laut tersebut tak berarti tanda tsunami datang.

Yang dilihat di medsos akun Threads @topan_desmon membagikan video Senin (7/9/2026), kondisi pesisir yang disebut dekat Gunung Anak Krakatau pada Minggu (6/9). Pesisir tersebut terlihat surut hingga seperti area pantai.

Kepala BMKG Wilayah II, Hartanto, mengatakan pihaknya belum menemukan bukti bahwa surutnya air laut tersebut berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Hartanto mengatakan, per Minggu (6/9), kondisi perairan di Selat Sunda masih normal.

"BMKG melaporkan bahwa hingga 6 September 2026 pukul 07.30 WIB, pemantauan 20 tide gauge di sekitar Selat Sunda menunjukkan muka laut masih mengikuti pola pasang-surut astronomis normal," ujar Hartanto, Senin (7/9).

Hartanto mengatakan jaringan seismik juga tidak mendeteksi adanya sinyal longsoran besar pada tubuh gunung, perpindahan massa bawah laut, ataupun gempa tektonik yang dapat memicu tsunami.

"Karena itu, saat laporan tersebut diterbitkan, tidak terdapat ancaman tsunami akibat erupsi Anak Krakatau. Laporan resmi pemantauan multisensor BMKG," ucapnya.

Meski begitu, Hartanto mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Menurut dia, apabila air laut tiba-tiba surut dengan cepat dan tidak sesuai dengan pola pasang-surut, terlebih jika disertai suara gemuruh kuat atau muncul gelombang yang tidak biasa, masyarakat diminta segera menjauh dari pantai.

"Segera menjauh dari pantai menuju tempat tinggi dan ikuti informasi BMKG, PVMBG, serta BPBD. Jadi, unggahan tersebut sebaiknya diperlakukan sebagai rekaman kondisi lokal, bukan bukti tsunami Anak Krakatau," katanya. **


sumber: detikcom

Read more »

Redaksi — September 05, 2026

JAKARTA -- Sejumlah gunung api di Indonesia erupsi dalam hari yang sama. Hingga Minggu (6/9) pukul 09.00 WIB, setidaknya ada empat gunung api yang erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Ibu, Gunung Illi Lewotolok, dan Gunung Semeru.

Lokasi keempatnya menyebar, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Illi Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, dan Gunung Ibu di Halmahera Barat.

Berikut empat gunung api di Indonesia yang erupsi hari ini, hingga Minggu (6/9) pagi.

1. Gunung Anak Krakatau

Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi sejak Jumat (4/9) malam hingga Minggu (6/9). Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau bahkan tercatat sudah menyebar dari Bengkulu hingga Jakarta.

"Terjadi erupsi G. Anak Krakatau pada hari Minggu, 06 September 2026, pukul 07:10 WIB. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 50 mm dan durasi 16 detik," tulis Badan Geologi Kementerian ESDM pada Minggu (6/9).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan, berdasarkan informasi dari PVMBG dan VAAC Darwin dan hasil analisis RGB Citra Himawari-9, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terbagi menjadi dua sebaran.

Sebaran pertama bergerak ke arah timur laut-selatan yang mencakup sebagian DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat serta perairan sekitarnya.

Sebaran kedua bergerak ke arah barat daya - barat laut, mencakup sebagian Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian Selatan, serta Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu-Lampung-Banten.

2. Gunung Ibu

Gunung Ibu di Provinsi Maluku Utara juga dilaporkan erupsi pada Minggu (6/9).

Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat tinggi kolom letusan mencapai sekitar 400 meter di atas puncak atau sekitar 1.725 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang ke arah timur laut.

"Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Minggu, 06 September 2026, pukul 04:55 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 400 m di atas puncak (± 1725 m di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang ke arah timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 15 mm dan durasi 35 detik," demikian Badan Geologi dalam rilisnya, Minggu (6/9).

3. Gunung Illi Lewotolok

Gunung Api Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, kembali mengalami serangkaian erupsi dalam 48 jam terakhir.

Letusan terkuat terjadi pada Minggu (6/9) pukul 06.41 WITA, dengan kolom abu teramati mencapai 600 meter di atas puncak atau setara 2.023 meter di atas permukaan laut.

Kolom abu berwarna kelabu tebal condong ke arah tenggara, terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi 82 detik.

4. Gunung Semeru

Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi pada Minggu (6/9) pukul 07.51 WIB. Tinggi kolom abu teramati mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak. Berdasarkan laporan Badan Geologi, erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 milimeter dan durasi 102 detik.

Badan Geologi juga meminta masyarakat di sekitara Gunung Semeru tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

"Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak," tulis Badan Geologi.**


sumber: CNN Indonesia

Read more »

Redaksi — September 05, 2026

JAKARTA -- AirNav Indonesia menerbitkan dan memperbaharui NOTAM terkait penutupan sementara tiga bandara akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Tiga bandara yang menjalani proses penutupan sementara adalah Bandara Internasional Soekarno Hatta, Bandara Halim Perdanakusuma, dan Bandara Radin Inten II.

Halim Perdanakusuma estimasi akan dibuka kembali pada pukul 10.00 WIB. Sedangkan Soekarno-Hatta estimasi akan dibuka kembali pukul 09.30 WIB.

"Penutupan sementara di tiga bandar udara tersebut merupakan bagian dari langkah keselamatan penerbangan seiring perkembangan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau."

"Kondisi sebaran abu vulkanik bersifat dinamis sehingga memerlukan pemantauan secara berkelanjutan dan penyesuaian pelayanan navigasi penerbangan sesuai perkembangan kondisi," tulis AirNav dalam pernyataan mereka.

AirNav menegaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan kondisi ruang udara.

"Kami terus memantau perkembangan kondisi ruang udara secara intensif. Setiap perubahan kondisi yang berpotensi memengaruhi keselamatan penerbangan segera kami tindaklanjuti melalui pembaruan informasi aeronautika dan penyesuaian pelayanan navigasi penerbangan sesuai kebutuhan."

"AirNav Indonesia terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan penerbangan dalam memantau perkembangan kondisi ruang udara dan memastikan informasi keselamatan penerbangan tersampaikan secara tepat waktu."

AirNav Indonesia akan terus memperbarui informasi aeronautika sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama dalam setiap penyesuaian pelayanan navigasi penerbangan," tulis AirNav**

sumber: CNN Indonesia
Read more »

Redaksi — September 04, 2026

JAKARTA - Bareskrim Polri mengungkap motif utama di balik kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia. Berdasarkan hasil penyidikan, mayoritas pelaku diduga sengaja membakar lahan untuk pembukaan lahan baru.

Kasubdit III Dittipidter Bareskrim Polri, Kombes Pipit Subiyanto, menjelaskan modus operandi ini ditemukan di berbagai daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Para pelaku menggunakan api utuk membersihkan lahan karena dianggap lebih cepat.

"Modus operandinya adalah lebih dominan itu adalah dengan pembukaan untuk pembukaan lahan," kata Pipit di Graha BNPB, Jakarta Timur, Jumat (4/9/2026).

"Bahwasanya modus operandi saat ini yang kami temukan bahwasanya mereka melakukan dengan kebakaran yang ada ini baik itu membakar secara langsung, ada yang tidak sengaja karena dengan perapian yang mereka gunakan maupun yang lain-lainnya dengan motif adalah salah satunya tentang adanya pembukaan lahan," tambahnya.

Pipit rincinya membakar tumpukan kayu atau rumput yang telah dikeringkan di musim kemarau ekstrem sangat berbahaya. Terlebih dengan adanya fenomena El Nino yang kuat, api menjadi sangat mudah menjalar dan sulit dikendalikan.

"Tumpukan-tumpukan yang sudah dikeringkan dan dibakar pada saat kondisi seperti ini memang sangat rentan dan sangat membahayakan," tuturnya.

Data Sebaran Tersangka Perorangan

Terkait kebakaran hutan dan lahan, Polri telah memproses 167 laporan polisi sepanjang 1 Januari hingga 3 September 2026. Dari ratusan laporan tersebut, polisi telah menetapkan sebanyak 112 orang sebagai tersangka.

"Terkait dengan jumlah laporan polisi, penanganan perkara yang sudah kami rincikan tadi, serta luas area, itu ditetapkan jumlah semua tersangka 112 tersangka atau terduga," ujarnya.

Berikut rincian sebaran 112 tersangka berdasarkan wilayah Polda jajaran:

Polda Riau: 42 tersangka

Polda Sumatera Selatan: 20 tersangka

Polda Kalimantan Tengah: 20 tersangka

Polda Kalimantan Timur: 13 tersangka

Polda Jambi: 8 tersangka

Polda Kalimantan Barat: 7 tersangka

Polda Kalimantan Selatan: 2 tersangka

Pipit menguraikan bahwa hingga saat ini seluruhnya merupakan tersangka perorangan. Lahan yang dibakar umumnya merupakan tanah milik pribadi yang lokasinya berdekatan dengan pekarangan mereka

"Update yang hari ini kami laporkan dari 167 laporan itu, semuanya perorangan. Lahan yang mereka gunakan atau mereka yang mengakibatkan kebakaran itu adalah milik perorangan juga," jelasnya.

Penyelidikan Lanjutan

Meski belum ada korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, Pipit memastikan Polri terus melakukan pendalaman. Jika ditemukan bukti keterlibatan perusahaan, pihaknya akan melakukan tindakan tegas.

"Kalau ada informasi terkait temuan fakta di lapangan, akan kami tindak lanjuti dan cross check," pungkasnya.***


sumber: goriau

Read more »

Redaksi — September 03, 2026

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) mencermati maraknya penyalahgunaan ketamin belakangan ini. Pengungkapan psikotropika dalam jumlah tonase menunjukkan adanya ancaman nyata penyalahgunaan dan peredaran ketamin di Indonesia.

Mendasari hal itu, BNN mengusulkan perubahan penggolongan ketamin dari psikotropika menjadi narkotika sebagai langkah untuk memperkuat pengendalian terhadap zat tersebut di Indonesia.

"Usulan ini didasari oleh hasil kajian dan pembahasan lintas kementerian/lembaga yang mempertimbangkan perkembangan penyalahgunaan ketamin serta kebutuhan penguatan aspek penegakan hukum," ujar Plt Karo Humpro BNN Kombes Pol Didik Haryanto, dalam keterangannya, Kamis (3/9/2026).

Kombes Didik menyampaikan salah satu pertimbangan dalam usulan tersebut adalah perkembangan penyalahgunaan dan peredaran ketamin di Indonesia. Perkembangan tersebut semakin terlihat dari pengungkapan kasus peredaran ketamin dalam jumlah besar pada Agustus 2026.

Seperti diketahui, BNN bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bareskrim Polri mengungkap dua kapal yang membawa ketamin dalam jumlah besar, yakni 1,3 ton yang diangkut Kapal MV King Sun dan 800 kilogram yang diangkut Kapal MV Fuchangxing I.

"Pengungkapan tersebut menunjukkan adanya ancaman nyata terhadap penyalahgunaan dan peredaran ketamin di Indonesia," imbuhnya.

Selain dalam pengungkapan kasus, ketamin juga ditemukan dalam pemeriksaan laboratorium, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran dengan zat lainnya.

"Perkembangan tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengendalian agar ketamin tidak semakin mudah disalahgunakan dan diedarkan di masyarakat," ungkapnya.

Pembahasan mengenai penggolongan ketamin ini sejatinya telah dilakukan dalam kajian Pra-Review New Psychoactive Substances (NPS) oleh Komite Narkotika, Psikotropika dan Prekursor pada 10 Desember 2025. Dalam kajian tersebut masih terdapat perbedaan pandangan mengenai penggolongan ketamin, termasuk usulan untuk menempatkannya sebagai psikotropika serta mempertahankan penggunaannya sebagai obat.

Pada 11 Juni 2026, BNN bersama Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Pertanian, serta sejumlah pakar dan pemangku kepentingan membahas kemungkinan perubahan penggolongan ketamin sekaligus tata kelola pada masa transisi.

BNN menilai perubahan penggolongan ketamin menjadi narkotika perlu diikuti dengan pengaturan masa transisi yang jelas. Hal ini penting mengingat ketamin masih memiliki penggunaan yang sah dalam pelayanan medis, termasuk sebagai anestesi, serta digunakan dalam kebutuhan veteriner.

"Masa transisi diperlukan untuk memastikan proses penyesuaian terhadap perizinan, pelabelan, pencatatan, pelaporan, distribusi, serta tata kelola ketamin dapat dilakukan secara tertib. Pada saat yang sama, pengaturan transisi perlu memberikan kepastian hukum bagi pihak yang menggunakan ketamin untuk kepentingan medis dan veteriner secara sah," jelasnya.

BNN berpandangan bahwa masa transisi perlu ditetapkan secara proporsional dan tidak menghambat upaya penguatan pengawasan serta penegakan hukum. Ketentuan transisi juga perlu disertai sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan sehingga terdapat pemahaman yang sama mengenai status hukum, penggunaan yang diperbolehkan, serta larangan penyalahgunaan ketamin.

Usulan perubahan penggolongan ini selanjutnya memerlukan konsolidasi dan pengaturan lebih lanjut bersama kementerian/lembaga terkait. BNN menegaskan bahwa penguatan pengendalian ketamin ditujukan untuk menutup celah penyalahgunaan, tanpa menghambat pemanfaatannya secara legal dan bertanggung jawab untuk kepentingan kesehatan manusia maupun hewan.**


sumber: detikcom

Read more »

Redaksi — Agustus 30, 2026

JAKARTA -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi sejumlah perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri. Termasuk, jabatan empat Wakapolda, mulai dari Riau hingga Maluku Utara (Malut).

Mutasi itu tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/1877/VIII/KEP./2026, yang ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri tanggal 30 Agustus 2026.

Dalam mutasi itu, jabatan Wakapolda Riau yang dijabat Brigjen Hengki Haryadi, kini diduduki oleh Brigjen Simson Zet Ringu yang sebelumnya menjabat Wakapolda Gorontalo.

Jabatan Wakapolda Gorontalo yang ditinggalkan Simson kemudian dipercayakan kepada Kombes Dedy Suhartono. Dedy sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit STNK Korlantas Polri.

Kemudian, jabatan Wakapolda Maluku Utara yang sebelumnya diisi oleh Brigjen Stephen Maleachi Napiun, kini diisi oleh Brigjen Slamet Hadiyadi.

Selanjutnya, jabatan Wakapolda Sulawesi Utara kini dijabat oleh Brigjen Susetio Cahyadi yang menggantikan Brigjen Awi Setiyono. Awi dimutasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama TK. I Sespim Lemdiklat Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi merupakan bagian dari proses pembinaan organisasi dan karier personel Polri. Penempatan personel pada jabatan baru dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta kompetensi dan pengalaman yang dimiliki.

"Mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel. Penempatan pada jabatan baru tentunya telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta tantangan tugas yang dihadapi," kata Isir dalam keterangannya, Senin (31/8).

Isir juga menyampaikan seluruh pejabat yang mendapatkan amanah baru diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dan menjalankan tugas secara optimal.

"Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat segera beradaptasi, melanjutkan program yang sudah berjalan, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat," tutur dia.**


sumber: CNN Indonesia

Read more »

Redaksi — Agustus 27, 2026

JAKARTA - Polda Metro mengungkap 10 dari 65 orang yang diamankan diduga melakukan perekrutan dan jadi penyedia dana untuk menunggangi aksi demonstrasi hari ini. Mereka kini tengah diperiksa.

"Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang terduga sebagai perekrut dan penyedia dana di dalam mempersiapkan aksi," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Pemeriksaan masih terus dilakukan oleh penyidik. Di antaranya, untuk mengetahui sumber pembiayaan, pola perekrutan, hingga komunikasi antarpihak yang terlibat.

"Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami sumber pembiayaan, pola perekrutan, komunikasi antar pihak, serta tujuan dan peran masing-masing dalam rangkaian kegiatan tersebut," ujarnya.

65 Orang Diamankan

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengamankan 65 orang yang diduga akan menunggangi aksi demonstrasi hari ini. Dua di antaranya telah ditahan oleh kepolisian.

"Ada beberapa upaya dan tindakan preventive strike dan preventive education yang diterapkan oleh Polda Metro Jaya. Dari rangkaian ini, ada 65 orang yang sudah diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta.

Budi mengatakan 63 orang diamankan oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sedangkan dua orang lainnya diamankan oleh tim Direktorat Tindak Pidana Siber Polda Metro Jaya.

Dua orang telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan. Polisi masih melakukan pendalaman terhadap 63 orang lainnya yang sudah diamankan.

"Total 65 (diamankan), 63 orang yang diamankan Direktorat Kriminal Umum dan 2 orang Direktorat Siber, yang 2 oleh Direktorat Siber sudah dilakukan penahanan yaitu inisial R dan Z," jelas Budi.**


sumber:detikcom

Read more »

Redaksi — Agustus 20, 2026

JAKARTA -- Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan artis Ruben Onsu sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan.

Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi Wibowo mengatakan penetapan Ruben sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

"Beberapa hari lalu telah dilakukan gelar perkara, yang dari gelar perkara, peserta gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka," kata Joko kepada wartawan, Kamis (20/8).

Joko menerangkan kasus ini bermula dari laporan polisi nomor LP310/VIII/2025/SPKT/Polres Jakarta Selatan tanggal 22 Agustus 2025. Laporan itu dilayangkan oleh seseorang berinisial P dan korbannya adalah DM.

Alasan Mediasi Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah Buntu

Merujuk laporan tersebut, Ruben diketahui menawarkan korban untuk melakukan investasi dana. Korban yang pun lantaran dijanjikan sejumlah keuntungan.

"Kemudian si korban tertarik untuk melaksanakan kesepakatan antara korban dan si terlapor. Kemudian dibuatkan kesepakatan dengan pihak korban menyerahkan sejumlah modal, kemudian dengan perjanjian keuntungan yang dijanjikan," tutur Joko.

"Tiba waktu kesepakatan, ternyata keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. Terkait itu, makanya si korban melaporkan kejadian ini ke Polres Jakarta Selatan," sambungnya.

Joko menyebut penyidik akan segera memanggil Ruben untuk dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Ruben akan dilakukan.

"Kemarin kan baru kita tetapkan sebagai tersangka, tentunya akan kita agendakan untuk kami panggil sebagai statusnya yaitu tersangka. Kemungkinan minggu depan kita agendakan pemeriksaan," ucap dia.

Belum ada keterangan dari pihak Ruben Onsu terkait kasus ini. Sementara itu kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang mengaku belum tahu informasi ini.

Saat ini ia mengaku sedang berada di Surabaya dan meminta wartawan untuk menghubungi Ruben langsung.

Minola selama ini adalah pengacara Ruben terkait kasus Ruben dengan mantan istrinya, Sarwendah. Belum diketahui apakah ia juga termasuk pengacara Ruben di kasus ini atau tidak.**


sumber: CNN Indonesia

Read more »

Redaksi — Agustus 19, 2026

JAKARTA - Kasus dugaan penghinaan terhadap adat Toraja yang menyeret komika Pandji Pragiwaksono memasuki babak akhir. Kini, Bareskrim Polri menyatakan perkara tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme restorative justice (RJ). 

Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Deddy Supriadi menyebutkan, hal tersebut dilakukan setelah Pandji menjalani sanksi adat di Toraja. 

“Nanti akan kita lakukan proses restorative justice. Mareka sudah ada didahulukan dari sanksi adat,” kata Deddy, Kamis (20/8/2026). 

Menurutnya, kasus tersebut sudah selesai setelah adanya sanksi adat yang dijalani Pandji. 

“Kan dia sudah disanksi adat ya. Berarti itu sudah selesai,” ujar dia. 

Komika Pandji Pragiwaksono menjalani proses sidang adat di Tongkonan Layuk Kaero, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan pada Selasa (10/2/2026). 

Sidang tersebut digelar menyusul dugaan penghinaan terhadap adat dan budaya Toraja yang muncul dalam materi komedi yang pernah disampaikan Pandji di ruang publik.

Sidang adat berlangsung secara khidmat dan dihadiri oleh tokoh adat, pemangku adat, serta 32 perwakilan wilayah adat Toraja. 

Dalam musyawarah tersebut, para pemangku adat menyepakati bahwa pernyataan Pandji dinilai telah melukai martabat masyarakat Toraja, sehingga diperlukan mekanisme pemulihan melalui sanksi adat. 

Dalam forum adat itu, Pandji Pragiwaksono menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Toraja. 

Ia mengakui bahwa materi komedi yang menyinggung adat tersebut muncul akibat keterbatasan pemahaman terhadap filosofi budaya Toraja. 

Pandji juga mengungkapkan bahwa referensi yang digunakannya bersumber dari literasi dan narasumber yang tidak memadai.

 Ia menyadari kekeliruan tersebut dan menilai seharusnya dilakukan dialog langsung dengan masyarakat setempat sebelum membawa isu budaya ke ruang publik. 

"Saya menyadari kesalahan saya dan memohon maaf. Ke depan, ini menjadi pelajaran berharga bagi saya untuk lebih bijak dalam melihat perspektif budaya," ujar Pandji Pragiwaksono.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pemulihan keseimbangan alam (adat), sidang memutuskan Pandji dikenakan denda adat berupa satu ekor babi dan lima ekor ayam dengan warna bulu yang berbeda-beda. 

Sanksi hewan tersebut merupakan simbol penghormatan kembali terhadap adat istiadat yang sempat tercederai. 

Tokoh adat menegaskan bahwa sanksi ini bukan sekadar hukuman fisik atau materi, melainkan upaya menjaga marwah leluhur yang dijunjung tinggi. 

"Sanksi ini adalah upaya menjaga marwah adat kita. Ini pengingat bagi siapa saja agar lebih bijak menghormati nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat," kata Lewaran Rantelabi, Penasehat Aman (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Toraja.**


sumber: sindonews

Read more »

Redaksi — Agustus 18, 2026

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap temuan lain di Kapal MV Ocean Porter yang disergap di perairan Karimun, Kepulauan Riau (Kepri). Selain 2,6 ton narkotika cair, kapal tersebut diduga menyelundupkan jutaan batang rokok ilegal.

Informasi yang diperoleh, kapal tersebut memuat 157 dus rokok ilegal merek GD yang berasal dari China. Masing-masing boks tersebut berisi 50 slop. Satu slopnya berisi 10 bungkus rokok, yang masing-masing berisi 20 batang.

Jadi, total jumlah batang rokok ilegal yang disita petugas sebanyak 1.570.000 batang. Temuan tersebut menambah panjang daftar barang bukti yang disita petugas, selain 2,6 ton narkotika cair.

Kasus ini terungkap atas kerja sama BNN, Bea Cukai Karimun, dan Polda Kepri. Kapal MV Ocean Porter ini disergap di perairan Karimun, Kepulauan Riau, pada Senin (17/8), sebagai kado di Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia (RI).

Dalam operasi bersama ini, Bea Cukai mengerahkan dukungan Kapal Patroli BC 30005 dan BC 20011 Kanwilsus BC Kepri serta K9 BC Batam.

Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto membenarkan adanya pengungkapan oleh petugas gabungan tersebut. Suyudi mengatakan saat ini kapal berikut barang bukti masih dalam pemeriksaan petugas.

"Benar, saat ini seluruh barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Suyudi yang dilansir detikcom, Selasa (18/8/2026).

Suyudi menambahkan pengungkapan kasus ini selengkapnya akan dirilis oleh Menko Polkam pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Dari informasi yang dihimpun, modusnya adalah menggunakan identitas kapal yang dipalsukan dari MV Rain Maker menjadi MV Ocean Porter berbendera Tanzania.

Saat ini MV Ocean Porter ditarik ke Pelabuhan Pangkalan Bea Cukai Karimun untuk dicek anjing pelacak. Selain itu, ada 10 kru kapal yang semuanya warga negara Myanmar yang diamankan.**


sumber: detikcom

Read more »

Redaksi — Agustus 18, 2026

JAKARTA - Tim gabungan yang terdiri dari BNN, Bea Cukai, dan Polda Kepulauan Riau (Kepri) mengamankan kapal MV Ocean Porter di Perairan Karimun, Kepulauan Riau (Kepri). Kapal itu diduga mengangkut narkoba cair jenis Methamphetamine sebesar 1 ton lebih.

"Benar," kata Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto saat dimintai konfirmasi, Selasa (18/8/2026).

Peristiwa itu terjadi pada pukul 18.00 WIB, Senin (17/8). Dari informasi yang dihimpun, modusnya yaitu menggunakan identitas kapal yang dipalsukan dari MV Rain Maker menjadi MV Ocean Porter berbendera Tanzania.

Saat ini MV Ocean Porter ditarik ke Pelabuhan Pangkalan Bea Cukai Karimun untuk dicek anjing pelacak. Selain itu ada 10 kru kapal yang semuanya adalah warga negara Myanmar yang diamankan.

BNN menyatakan penindakan ini menjadi kado di peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Indonesia. BNN bersama petugas terkait akan terus mencegah peredaran narkotika untuk melindungi masyarakat dari bahaya zat terlarang tersebut.**


sumber: detikcom

Read more »

Redaksi — Agustus 03, 2026

SURABAYA -- Proses evakuasi korban insiden terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II terus berlangsung hingga Senin (3/8). Tim SAR gabungan mencatat total 234 orang penumpang dan awak kapal atau persons on board (POB) telah dievakuasi, dengan 229 orang ditemukan selamat dan lima orang meninggal dunia.

Kepala Kantor SAR Surabaya selaku Search Mission Coordinator (SMC), Nanang Sigit, mengatakan proses evakuasi berlangsung bertahap sejak dini hari di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

"Hingga Senin 08.40 WIB, tim SAR gabungan telah mengevakuasi 234 orang POB KMP Mutiara Sentosa II. Sebanyak 229 orang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, sedangkan lima orang ditemukan meninggal dunia," kata Nanang.

Evakuasi gelombang pertama berlangsung pukul 05.00 WIB, saat kapal Selaras Mas sandar di Tanjung Perak membawa 13 penumpang KMP Mutiara Sentosa II dalam kondisi selamat. Seluruh korban langsung diarahkan ke area posko terpadu di Gapura Surya Nusantara untuk menjalani pemeriksaan medis dan pendataan identitas.

Tak lama berselang, lima dari sembilan POB yang sebelumnya dievakuasi KN SAR 249 Permadi melalui Pelabuhan Kalianget tiba di Tanjung Perak. Bersama mereka, seorang korban selamat yang lebih dahulu ditemukan nelayan turut dibawa ke Surabaya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan pendataan oleh tim SAR gabungan.

Gelombang berikutnya tiba pukul 06.43 WIB, saat kapal Mutiara Ferindo 1 bersandar di Tanjung Perak membawa delapan korban selamat dan satu korban meninggal dunia. Delapan korban selamat dibawa ke Gapura Surya Nusantara untuk pemeriksaan medis dan verifikasi identitas, sementara jenazah dievakuasi ke RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya untuk identifikasi lebih lanjut.

Evakuasi berlanjut pukul 08.40 WIB ketika KRI Nala-363 sandar di Dermaga Koarmada II membawa 30 korban selamat dan dua korban meninggal dunia. Para penyintas kembali menjalani pemeriksaan kesehatan dan pendataan di Gapura Surya Nusantara, sedangkan dua jenazah diberangkatkan ke RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso.

"Di tengah proses evakuasi ke darat, operasi pencarian di lokasi kejadian tetap berlangsung. KN SAR 249 Permadi kembali bertolak dari Pelabuhan Kalianget pukul 08.15 WIB menuju lokasi kejadian untuk melanjutkan pencarian sesuai rencana operasi SAR," ujarnya.

"Pencarian melibatkan berbagai unsur, antara lain KP Manyar 5003, KRI Bung Hatta-370, KNP Grantin P.211, serta helikopter Ditpolairud Polda Jawa Timur. Seluruh unsur menyisir area pencarian untuk menemukan tanda tanda adanya korban yang masih belum ditemukan," ujar Nanang.

Operasi SAR ini melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Kantor SAR Kelas A Surabaya, Koarmada II TNI AL, KSOP Utama Tanjung Perak, VTS Surabaya, SROP Surabaya, KSOP Kalianget, SROP Kalianget, Polda Jawa Timur, Polres Sumenep, Satpolairud Sumenep, Pelindo, BMKG.

Kemudian BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Sumenep, BPBD Kota Surabaya, Dinas Perhubungan, Satpol PP Sumenep, dan Rumah Zakat. Sejumlah kapal di sekitar lokasi kejadian turut membantu proses pencarian, di antaranya Meratus Pematang Siantar, Meratus Project 3, TB Hasnur 26, Prakarsa Mas, Transco Arafura, SC Aila XVII, Alcon Daniel, dan Selaras Mas.**


sumber: CNN Indonesia

Read more »

Redaksi — Agustus 02, 2026

JAKARTA - Tim SAR gabungan mengevakuasi 218 penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 dalam keadaan selamat setelah kapal rute Surabaya–Makassar itu terbakar di perairan utara Madura, Minggu (2/8/2026). Hingga pukul 15.15 WIB, empat penumpang dilaporkan meninggal dunia.

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit P.H. mengatakan proses pencarian dan pendataan korban masih terus berlangsung.

Baca: Evakuasi Insiden Terbakar KM Mutiara Sentosa, Kemenhub: Keselamatan Prioritas Utama

"Data sementara hingga pukul 15.15 WIB, sebanyak 218 penumpang berhasil diselamatkan, sedangkan empat orang ditemukan meninggal dunia," kata Nanang.

Korban dievakuasi menggunakan sejumlah kapal yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian. Kapal Meratus Pematang Siantar mengevakuasi 111 orang yang terdiri atas 109 penumpang selamat dan dua korban meninggal dunia.

Sementara itu, TB Hasnur 26 mengevakuasi 66 orang, terdiri atas 65 penumpang selamat dan satu korban meninggal. Meratus Project 3 mengevakuasi 14 orang, yakni 13 penumpang selamat dan satu korban meninggal.

Adapun Kapal Transco Arafura menyelamatkan 17 penumpang, sedangkan Prakarsa Mas dan SC Aila XVII masing-masing mengevakuasi tujuh orang dalam kondisi selamat.

Kronologi Kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2

Sebelumnya, Kantor SAR Surabaya menerima laporan kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 dari Syahbandar Tanjung Perak pada pukul 08.24 WIB.

Selang semenit kemudian, operator kapal, PT Atosim Lampung Pelayaran, mengonfirmasi kapal yang mengangkut sekitar 250 penumpang dan awak itu mengalami kebakaran saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar.

Berdasarkan laporan nahkoda, kebakaran diduga terjadi sekitar pukul 06.00 hingga 07.00 WIB di perairan utara Madura. Setelah menyampaikan informasi tersebut, komunikasi dengan nahkoda terputus.

Hasil koordinasi SAR menunjukkan kapal berada sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi dengan kondisi sebagian besar badan kapal telah dilalap api. Para penumpang bertahan di anjungan dan haluan sambil menunggu proses penyelamatan.

Karena mengangkut muatan yang mudah terbakar, Kapal Meratus Project 3 tidak dapat merapat ke lokasi. Proses evakuasi kemudian dilakukan menggunakan TB Hasnur 26.

Sejumlah penumpang bahkan dilaporkan melompat ke laut untuk menghindari kobaran api sebelum akhirnya dievakuasi oleh kapal penyelamat.

Saat ini, KN SAR 249 Permadi bersama Pos SAR Sumenep masih melanjutkan operasi pencarian dan evakuasi. Penyebab kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 masih dalam penyelidikan.**


sumber: Liputan6.com

Read more »
Langganan: Postingan (Atom)