Articles by "Pemerintahan"
Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan. Tampilkan semua postingan

Redaksi — Juli 27, 2026

PEKANBARU – Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau senilai hampir Rp500 miliar masih belum dapat direalisasikan akibat tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor. Hingga 2025, sebanyak 1.702.927 unit kendaraan di seluruh Riau tercatat belum melunasi kewajiban pajaknya.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, total tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp498.398.620.682. Nilai tersebut menjadi potensi penerimaan daerah yang hingga kini belum masuk ke kas pemerintah.

Kepala Bapenda Riau, Ninno Wastikasari, mengatakan tunggakan pajak kendaraan tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau.

Kota Pekanbaru menjadi daerah dengan jumlah kendaraan menunggak terbanyak, yakni 393.836 unit. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Kampar dengan 228.684 kendaraan, Bengkalis 156.186 kendaraan, dan Rokan Hulu sebanyak 149.171 kendaraan.

Menurut Ninno, tingginya angka tunggakan pajak berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sebab, penerimaan dari PKB merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan publik.

"Untuk mempercepat penagihan, kami telah menyerahkan data kendaraan yang menunggak kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota. Kami berharap masyarakat segera melunasi kewajiban pajaknya," katanya, Minggu (26/7/2026).

Sebagai upaya mendorong kepatuhan wajib pajak, Pemerintah Provinsi Riau akan menggelar program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor mulai 1 hingga 31 Agustus 2026.

Melalui program tersebut, masyarakat hanya diwajibkan membayar pokok pajak, sementara seluruh denda keterlambatan akan dihapus selama masa pemutihan berlangsung.

"Kami mengimbau masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut karena program hanya berlaku selama satu bulan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau," katanya.

Bapenda Riau berharap program pemutihan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.**


Sumber: Tribunpekanbaru

Read more »

Redaksi — Juli 27, 2026

DUMAI – Sejumlah tokoh masyarakat, kepala daerah, mantan pejabat, akademisi, dan unsur pemangku kepentingan dari wilayah pesisir Provinsi Riau menghadiri Forum Silaturahmi dan Musyawarah Perwakilan Masyarakat Provinsi Riau Wilayah Bagian Pesisir yang digelar di Hotel The Zuri Dumai, Sabtu (26/7/2026).

Forum tersebut menjadi langkah awal untuk menyatukan persepsi dan komitmen dalam memperjuangkan pembentukan Provinsi baru di wilayah pesisir Provinsi Riau yang meliputi Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Dumai, Paisal, Bupati Rokan Hilir, Bistamam, mantan Anggota DPD RI, Instiwati Ayus, mantan Ketua DPRD Rokan Hilir, Nasruddin Hasan, mantan Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir, Abdul Kosim, serta sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai daerah.

Turut hadir H.M. Hendra Gunawan, S.H., Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Majidiyah Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir, bersama tokoh-tokoh lainnya yang memberikan dukungan terhadap rencana pembentukan daerah otonom baru tersebut.

Dalam forum tersebut, panitia memaparkan hasil studi kelayakan pembentukan Provinsi Baru di Wilayah Pesisir Provinsi Riau yang telah disusun sebagai dasar perjuangan pembentukan daerah otonom baru.

Adapun agenda pokok musyawarah meliputi membangun kesepahaman dan kesepakatan bersama dalam memperjuangkan pembentukan Provinsi baru di wilayah Riau Bagian Pesisir, menetapkan Ketua Panitia Kerja beserta dua orang tim formatur penyusunan perangkat kepanitiaan, menyepakati usulan nama Provinsi baru, serta menetapkan usulan nama ibu kota Provinsi baru.

Para peserta forum menilai pembentukan Provinsi Riau Pesisir diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir yang memiliki potensi sumber daya alam dan letak strategis.

Forum berlangsung dalam suasana penuh semangat kebersamaan dan menghasilkan komitmen bersama untuk terus mengawal proses pembentukan Provinsi Riau Pesisir hingga mendapat perhatian dan dukungan dari Pemerintah Pusat serta DPR RI sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terselenggaranya forum ini, diharapkan aspirasi masyarakat di lima daerah calon wilayah Provinsi Riau Pesisir dapat terus diperjuangkan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir Provinsi Riau. **

Read more »

Redaksi — Juli 27, 2026

Dumai – Pemerintah Kota (Pemko) Dumai, Riau, terus memperkuat pelestarian budaya Melayu melalui Festival Layang-Layang Kuau Raja Tebuk Isi 2026 yang digelar di Pantai Purnama. Kegiatan tahunan ini tidak hanya menjadi upaya menjaga warisan budaya, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pariwisata dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat.

Festival yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Dumai itu resmi dibuka oleh Wali Kota Dumai yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Dumai Yusmanidar di Pantai Purnama, Jalan Sri Andalas, Sabtu (25/7/2026).

Pembukaan ditandai secara simbolis dengan penyerahan Layang-Layang Kuau Raja Tebuk Isi kepada Ketua Sanggar Layang-Layang Purnama Maestro, Amronshah.

Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kota Dumai, Risman, mengatakan, festival tahun ini mendapat antusiasme tinggi dengan diikuti 62 peserta dari Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis.

"Kami sangat bangga melihat partisipasi yang tinggi ini. Festival ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari. Selain sebagai ajang kompetisi dan silaturahmi para pencinta layang-layang tradisional, kegiatan ini juga bertujuan mempromosikan pariwisata daerah serta memastikan generasi muda tetap mengenal permainan tradisional khas Melayu," ujar Risman.

Pelaksanaan festival tersebut juga mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Riau. Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Anton Widyanto Putra menilai konsistensi Dumai dalam menjaga tradisi layak menjadi contoh bagi daerah lain.

"Layang-layang Kuau Raja Tebuk Isi bukan sekadar permainan, melainkan sebuah mahakarya budaya yang sarat nilai filosofis. Pemerintah Provinsi Riau sangat mendukung penuh pergelaran ini sebagai langkah konkret rekayasa budaya dan penguatan identitas lokal di kancah yang lebih luas," katanya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Dumai Yusmanidar menegaskan Pemkot Dumai berkomitmen mendukung berbagai ruang kreativitas berbasis budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah.

Menurutnya, pelestarian budaya harus berjalan seiring dengan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Pemerintah Kota Dumai berkomitmen penuh mendukung ruang kreativitas adat seperti ini. Festival ini menjadi bukti bahwa modernisasi tidak lantas menggerus nilai-nilai luhur kita. Kami berharap festival ini terus konsisten digelar setiap tahun, menjadi magnet pariwisata, dan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar Pantai Purnama," tegasnya.


Pembukaan festival turut dihadiri Sekretaris Disdikbud Kota Dumai Ali Ibnu Amar, kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, Camat Dumai Barat beserta para lurah, serta kepala sekolah SD dan SMP se-Kecamatan Dumai Barat yang ikut mendukung penguatan edukasi budaya bagi generasi muda.**

Read more »

Redaksi — Juli 27, 2026

 


PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mematangkan berbagai persiapan teknis guna menyambut peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau Tahun 2026. Kepastian tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, di Ruang Rapat Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Senin (27/7/2026).

Rapat teknis yang dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut memfokuskan pembahasan pada pematangan seluruh rangkaian acara. Puncak perayaan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 9 Agustus 2026 mendatang.

Dalam rapat tersebut diumumkan bahwa Pemprov Riau telah merilis logo resmi hasil sayembara yang mengusung tema "Bersatu dalam Keberagaman, Maju dalam Pembangunan". Untuk memastikan kelancaran acara puncak, panitia menjadwalkan pelaksanaan gladi bersih pada 6 dan 7 Agustus 2026.

"Pada pelaksanaan upacara bendera, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau direncanakan bertindak langsung sebagai inspektur upacara dengan Sekretaris Daerah Provinsi Riau sebagai cadangan," ujar Zulkifli Syukur saat memberikan keterangan, Senin (27/7/2026).

Sementara itu, posisi perwira upacara dipercayakan kepada Asisten I dengan cadangan Asisten III Setdaprov Riau. Sedangkan untuk penunjukan komandan upacara, panitia masih mempertimbangkan antara Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu atau Sekretaris Daerah Kota Dumai.

Zulkifli juga menambahkan bahwa tata tertib pelaksanaan upacara menetapkan seluruh tamu undangan dan peserta untuk mengenakan busana khas daerah. "Seluruh peserta upacara diagendakan mengenakan pakaian Melayu lengkap," tegasnya.

Selain persiapan upacara inti, rapat evaluasi turut memaparkan berbagai agenda pendukung dari masing-masing OPD untuk memeriahkan peringatan tahun ini. Rangkaian kegiatan masyarakat tersebut meliputi gelaran pasar murah, Festival Literasi Riau, hingga layanan pemeriksaan kesehatan (CKG) gratis oleh Dinas Kesehatan.

Sekretariat DPRD Provinsi Riau juga menyampaikan rencana penyelenggaraan panggung hiburan rakyat. Agenda hiburan tersebut rencananya akan disajikan sebelum atau sesudah pelaksanaan sidang paripurna istimewa DPRD Provinsi Riau.** (MRC) 

Read more »
Langganan: Postingan (Atom)