PEKANBARU (CNC) – Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2027 resmi ditetapkan mengalami kenaikan sebesar 6,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Surat Keputusan (SK) penetapan UMP tersebut telah ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, Jumat (20/11/2026).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Ronni Rakhmat, mengatakan penandatanganan SK tersebut dilakukan setelah Dewan Pengupahan Provinsi Riau menyampaikan rekomendasi besaran UMP dan Upah Minimum Provinsi Sektoral (UMPS) tahun 2027.

"Alhamdulillah, Pak Gubernur telah menandatangani SK UMP Riau," ujar Ronni Rakhmat, Jumat (20/11/2026).

Ronni menjelaskan, kenaikan UMP Riau tahun 2027 mencapai 6,63 persen atau bertambah Rp250.646 dibandingkan UMP tahun 2026 yang sebesar Rp4.031.142.

Dengan kenaikan tersebut, UMP Riau 2027 menjadi Rp4.281.788.

Selain UMP umum, pemerintah juga menetapkan upah minimum sektoral untuk dua sektor usaha.

Untuk sektor minyak dan gas bumi (migas), upah minimum tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp4.054.676. Angka tersebut naik 6,63 persen atau bertambah Rp252.110 dibandingkan tahun 2026.

Sementara itu, upah minimum sektor pertanian atau perkebunan tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp4.034.603. Besaran tersebut mengalami kenaikan 6,63 persen atau bertambah Rp250.862 dari tahun sebelumnya.

Di sisi lain, proses pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2027 masih berlangsung.

Ronni menyebutkan, Dewan Pengupahan di masing-masing kabupaten dan kota di Riau mulai menggelar rapat untuk membahas serta merekomendasikan besaran UMK dan UMSK kepada bupati dan wali kota.9

Selanjutnya, rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Riau untuk ditetapkan melalui SK Gubernur.

"Untuk UMP dan UMPS Riau, batas akhir penetapan paling lambat tanggal 21 November dan hari ini sudah ditandatangani. Sementara untuk UMK dan UMSK kabupaten/kota paling lambat tanggal 25 November," pungkasnya.

Dengan ditetapkannya UMP dan UMPS Riau 2027, pemerintah kabupaten dan kota kini memiliki waktu hingga 25 November untuk menyelesaikan rekomendasi besaran upah minimum di wilayah masing-masing.**


Lebih baru Lebih lama