DUMAI (CNC) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Dumai menggelar Konsultasi Publik hari kedua dalam rangka penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pertemuan Wan Dahlan Ibrahim dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.
Forum konsultasi ini dihadiri perwakilan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perusahaan, pelaku usaha, akademisi, serta tenaga ahli di bidang tata ruang dan lingkungan hidup.
Konsultasi publik tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan revisi RTRW guna memastikan arah kebijakan penataan ruang Kota Dumai sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran, masukan, kritik, hingga rekomendasi terhadap substansi dokumen KLHS yang tengah disusun.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sendiri merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah.
Seiring dengan perkembangan Kota Dumai sebagai kawasan industri, perdagangan, dan jasa, keberadaan KLHS dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial, dan kelestarian lingkungan hidup.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Yuda Pratama Putra, mengatakan konsultasi publik merupakan tahapan penting untuk memastikan proses penyusunan kebijakan penataan ruang berjalan secara terbuka dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, revisi RTRW harus mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan Kota Dumai pada masa mendatang tanpa mengesampingkan aspek perlindungan dan kelestarian lingkungan.
"Revisi RTRW harus mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan Kota Dumai ke depan tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Karena itu, masukan dari masyarakat, dunia usaha, akademisi, maupun instansi terkait sangat penting agar dokumen yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan dapat menjadi pedoman pembangunan yang berkelanjutan," ujar Yuda.
Ia menjelaskan, seluruh masukan yang dihimpun selama konsultasi publik akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dokumen KLHS Revisi RTRW Kota Dumai Tahun 2026 sebelum ditetapkan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Pemerintah Kota Dumai berharap revisi RTRW tersebut nantinya mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang, sekaligus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Melalui pelibatan berbagai unsur pemangku kepentingan, konsultasi publik ini juga diharapkan dapat membangun kesepahaman bersama mengenai arah penataan ruang Kota Dumai yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan ekologi, sosial, dan tata kelola wilayah.
Dengan demikian, dokumen revisi RTRW yang dihasilkan diharapkan menjadi pedoman pembangunan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan demi mewujudkan Kota Dumai yang lebih tertata serta berwawasan lingkungan.**
