PEKANBARU (CNC) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Provinsi Riau memetakan lebih dari 100 kecamatan yang berpotensi terdampak banjir selama musim hujan. Pemerintah kabupaten dan kota diminta meningkatkan kesiapsiagaan, terutama di wilayah yang berada di sekitar aliran sungai besar.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Damkar Riau, Khoiril Fahmi, mengatakan pemetaan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mengidentifikasi wilayah berisiko banjir sejak dini.
"Pemetaan lokasi rawan banjir tersebut sebagai bentuk antisipasi dan kesiapsiagaan dini terhadap ancaman bencana banjir. Apalagi saat ini sudah memasuki musim hujan," kata Khoiril Fahmi di Pekanbaru, Minggu (15/11/2026), dikutip dari Antara.
Berdasarkan data BPBD Damkar Riau, potensi kerawanan banjir tersebar di lebih dari 100 kecamatan di sejumlah kabupaten dan kota.
Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru tercatat memiliki jumlah kecamatan rawan banjir terbanyak, masing-masing 15 kecamatan. Sementara itu, Kota Dumai memiliki lima kecamatan dan Kabupaten Kepulauan Meranti empat kecamatan yang masuk dalam pemetaan tersebut.
Selain pemetaan wilayah, BPBD Damkar Riau juga meminta pemerintah daerah meningkatkan pemantauan terhadap sejumlah sungai besar yang berpotensi mengalami kenaikan debit air saat hujan dengan intensitas tinggi.
Empat sungai yang menjadi perhatian yakni Sungai Kampar, Sungai Indragiri, Sungai Rokan, dan Sungai Siak.
Khoiril juga mengimbau pemerintah kabupaten dan kota segera menetapkan status siaga atau status bencana hidrometeorologi apabila banjir mulai terjadi di wilayah masing-masing.
"Kalau ada daerah yang sudah terjadi banjir, kami imbau untuk menetapkan status bencana hidrometeorologi. Kalau sudah ada daerah yang menetapkan, kami dari provinsi juga akan menetapkan status serupa," ujarnya.
Untuk mengantisipasi dampak bencana, BPBD Damkar Riau terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota melalui BPBD setempat.
Pemerintah daerah juga diminta memastikan kesiapan personel dan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi apabila membutuhkan dukungan penanganan bencana.
"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui BPBD setempat. Kami juga sudah minta BPBD kabupaten/kota untuk bersiaga dan berkoordinasi jika memerlukan bantuan," tutup Khoiril.**
sumber: kompascom
