PEKANBARU (CNC) – Pemerintah Provinsi Riau membutuhkan anggaran sekitar Rp22 triliun untuk meningkatkan kemantapan seluruh ruas jalan provinsi. Berdasarkan survei fisik per Desember 2025, sebanyak 1.067 kilometer dari total 2.897 kilometer jalan provinsi masih berstatus tidak mantap.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, Khairul Rizal, menyampaikan kebutuhan anggaran tersebut di Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau, Pekanbaru, Rabu (28/10/2026).

“Totalnya sekitar Rp22 triliun untuk mencukupi 35 persen lagi supaya menjadi mantap,” ujar Khairul Rizal.

Berdasarkan data tersebut, sekitar 1.800 kilometer atau 65 persen jalan provinsi telah masuk kategori mantap. Sementara itu, 35 persen lainnya masih memerlukan penanganan untuk meningkatkan kualitas dan kelayakan jalan.

Khairul Rizal menjelaskan, perbaikan tidak dapat dilakukan sekaligus karena kondisi kerusakan setiap ruas berbeda. Penanganan harus disesuaikan dengan tingkat kerusakan, mulai dari ringan, sedang hingga berat.

Survei fisik di lapangan menjadi dasar penyusunan desain teknis dan perencanaan perbaikan. Melalui data tersebut, pemerintah dapat menentukan metode penanganan sesuai kondisi masing-masing segmen jalan.

“Data itu gunanya untuk desain perencanaan kita. Jalan yang tidak mantap ada beberapa bagian, ada yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Penanganannya tentu disesuaikan dengan kondisi jalan,” katanya.

Terkait kondisi jalan pada akhir 2026, Khairul Rizal menyebut data survei terbaru belum dapat dipublikasikan karena masih menunggu verifikasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Untuk Desember 2026 akan muncul data survei kondisi jalan yang baru, dan itu belum bisa kami keluarkan atau publikasikan karena harus ada verifikasi dari Kementerian PUPR,” jelasnya.

Besarnya kebutuhan anggaran tersebut menjadi tantangan bagi Pemprov Riau dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Kondisi jalan provinsi berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat, akses pendidikan dan pelayanan publik, serta distribusi barang dan hasil pertanian.

Hasil verifikasi data terbaru nantinya menjadi salah satu acuan dalam mengevaluasi kondisi jalan dan menyusun prioritas penanganan selanjutnya. Sementara itu, kebutuhan anggaran sekitar Rp22 triliun menunjukkan besarnya pembiayaan yang diperlukan untuk mencapai target seluruh jalan provinsi dalam kondisi mantap.**

أحدث أقدم