JAKARTA (CNC) – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan HM Subhan terkait gugatan pembatalan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan tingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Putusan tersebut tercatat dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 dan diumumkan pada Jumat (30/10/2026). Dalam amar putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Subhan.
Dikutip dari laman Kepaniteraan Mahkamah Agung, amar putusan tersebut berbunyi, "Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya."
Dalam perkara ini, Subhan menggugat keabsahan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen tersebut merupakan surat penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri yang digunakan Gibran dalam memenuhi persyaratan pendidikan saat pencalonan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Sebelumnya, gugatan Subhan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Upaya banding yang diajukannya juga belum membuahkan hasil karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menguatkan putusan tingkat pertama.
Tidak puas dengan putusan tersebut, Subhan kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Dalam memori kasasinya, Subhan mengajukan tiga tuntutan utama. Pertama, meminta majelis hakim mengabulkan seluruh gugatannya. Kedua, menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Ketiga, memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Subhan sebelumnya juga meminta majelis hakim MA mempertimbangkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perkara tersebut.
Ia berharap putusan MA tidak bertentangan dengan pertimbangan hukum MK karena dinilai dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum.
Dengan dikabulkannya kasasi tersebut, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan Subhan seluruhnya.
Meski demikian, pertimbangan hukum secara lengkap yang menjadi dasar majelis hakim mengabulkan kasasi perlu dicermati melalui salinan resmi putusan. Hal ini penting untuk mengetahui secara utuh alasan hukum dan ruang lingkup pelaksanaan putusan MA tersebut.
Putusan ini menjadi perkembangan terbaru dalam polemik keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran yang sebelumnya juga menjadi perhatian publik dan menuai perdebatan terkait persyaratan pendidikan dalam pencalonan wakil presiden.**
