JAKARTA (CNC) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan Presiden dan Wapres berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pembicaraan tersebut, Gibran menyampaikan niat mundur di tengah dinamika politik yang berkembang setelah putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik dokumen pendidikannya.
"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11).
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," lanjutnya.
Prasetyo menegaskan, Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat Gibran untuk mundur. Namun, dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan sejumlah saran agar Gibran menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN," jelas Prasetyo.
Tekanan Politik di DPR
Niat pengunduran diri Gibran muncul di tengah meningkatnya tekanan politik di parlemen terkait polemik ijazah dan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.
Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah mendorong usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Langkah itu menyusul putusan MA dan MK yang menjadi sorotan dalam perdebatan mengenai kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang menempuh pendidikan di luar negeri, termasuk Singapura dan Australia.
Sebelumnya, MK juga menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran dari kedua negara tersebut.
DPR Dorong Hak Menyatakan Pendapat
DPR merespons perkembangan tersebut dengan mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hak tersebut dapat digunakan untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.
Dalam ketentuan UU MD3, dugaan pelanggaran yang dapat menjadi dasar penggunaan hak tersebut meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga kondisi ketika presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Meski demikian, usulan Hak Menyatakan Pendapat merupakan bagian dari proses politik dan hukum yang memiliki mekanisme serta tahapan tersendiri.
Gibran Respons Putusan MK
Gibran sebelumnya telah merespons putusan MK yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikannya.
Ia menegaskan bahwa dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura karena telah menyelesaikan pendidikan sebelumnya.
"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran, Rabu (7/10/2026).
Dalam perkembangan terbaru, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sementara itu, Presiden Prabowo belum menyatakan menerima atau menolak niat pengunduran diri tersebut. Gibran juga masih menjabat sebagai Wakil Presiden di tengah proses hukum dan dinamika politik yang berkembang.**