JAKARTA (CNC) – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut Listyo Sigit Prabowo diduga menjadi pihak yang memerintahkan sejumlah jenderal di Mabes Polri melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Dalam rapat itu, ia memaparkan dugaan alur perintah penyadapan yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Polri.
"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP, melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," ujar Suyudi.
Menurut Suyudi, perintah tersebut disampaikan Listyo kepada sejumlah bawahannya secara lisan maupun melalui grup WhatsApp. Namun, perintah itu disebut tidak disertai surat permohonan penyidik ataupun lampiran laporan polisi.
Selanjutnya, Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target penyadapan ke dalam sistem LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan filterisasi.
Melalui sistem tersebut, petugas diduga mendengarkan dan mengekspor hasil rekaman penyadapan, kemudian menyusunnya ke dalam bentuk transkrip. Hasilnya selanjutnya dilaporkan secara berjenjang hingga diterima Listyo.
Komisi III DPR RI memanggil Suyudi bersama jajarannya untuk meminta penjelasan mengenai dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Dalam perkembangan penanganan perkara, Bareskrim Polri telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah Listyo Sigit Prabowo, yang pernah menjabat Kapolri pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.**
sumber: CNN Indonesia
Post A Comment: